Please Wait

direksi pejabat publik dan tindak pidana korupsi

62 kali

Deskripsi

Salah satuaspek penting di era reformasi saat ini adalah pemberantaasan tindak pidana korupsi. Pemberantasan tindak pidana korupsi sepatutnya di dukung oleh semua pihak karena perbuatan korupsi itu merugikan keuangan negara yang dapat menyengsarakan kehidupan rakyat, namun dalam pemberantasan korupsi perlu disertai keseimbangan pemahaman hukum secara tepat dan menyeluruh khususnya dalam kajian kewenangan diskresi oleh pejabat administrasi negara dengan penyalahgunaan wewenang yang dikategorikan sebagai tindak pidana korupsi yang terkadang memasuki garis abu-abu dengan segala permasalahannya. Fenomena yang terjadi pada saat ini berkaitan dengan fungsi pengawasan dan penegakan hukum yang sangat positivistik, mengakibatkan penyelenggaraan pelayanan publik melalui diskresi oleh pejabat adminisrasi negara berujung pada tuntutan hukum secara pidana. keadaan ini membawa implikasi pada timbulnya ketidakpastiaan hukum di bidang tindakan /perbuatan hukum administrasi negara, yang pada akhirnya akan mengganggu kinerja Administrasi Negara karena akan menimbulkan keragu-raguan dalam bertindak, stagnasi roda pelayanan publik bahkan sampai pada pembunuhan karakter terhadap praktek penyelenggaraan pemerintah yang sehat. Melalui Buku ini Permaasalahan tersebut di atas dibahas dengan mencoba menemukan suatu konsep baru bagi proses penyelenggaraan pemerintah dalam penggunaan kewenangan diskresi, juga bagi penegakan hukum tindak pidana korupsi khususnya berkaitan dengan penyalahgunaan wewenang.

 Laporkan Iklan   April 2018